Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) berencana mengeluarkan regulasi pendukung baru untuk pelaku usaha menengah. Hal tersebut terkait dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Presiden ...
Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan lingkungan Indonesia, pemerintah sebelumnya telah melimpahkan beberapa kewenangan perizinan dan persetujuan lingkungan dari Menteri ...
Pemerintah berencana melibatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam sektor agrikultur. Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Fahrurozi mengatakan ...
Pertamina mendorong regulasi penyimpanan karbon. Keberadaan regulasi perundang-undangan yang minim terkait penyimpanan karbon dikeluhkan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang saat ini dituntut untuk ...
Program Legislasi Nasional 2025-2029 memasukkan salah satu yang akan dibahas ialah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“RUU KUHAP”). Beleid itu menjadi salah satu prioritas untuk dibahas dan ...
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Kelola Penanaman Modal (“BKPM”) sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) khusus Hilirisasi Investasi Strategis (“HIS”). Direktur Hilirisasi Mineral dan ...
Menyusul pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“Permenkominfo 5/2021.”)[1] Direktur Jenderal Penyelenggaraan ...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) akan kembali dibahas meski sebelumnya sudah disepakati antara Pemerintah dan Komisi VII DPR RI. Menteri Energi dan Sumber ...
Sesuai mandat Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah (“PP 64/2021”) berwenang untuk menjamin ketersediaan tanah guna kepentingan sosial dan umum, pembangunan, konsolidasi lahan, ...
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda ...
Pada tahun 2018, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 208/PMK.07/2018 (“Permenkeu 208/2018”) tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”).
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (“Kemenkraf/Bekraf”) sedang menyiapkan penyusunan naskah akademik terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...